Pelantikan SP Riau Paper

March 20th, 2010 | etin_rodiana

dsc04458dsc04462

Aksi FSP2KI Riau, di Pekan Baru

March 20th, 2010 | etin_rodiana

aksi1aksi2

ABB wins order to supply QCS and DCS to Fajar Surya Wisesa in Indonesia

March 14th, 2010 | etin_rodiana

The Indonesian paper manufacturer PT Fajar Surya Wisesa Tbk has awarded to ABB, the contract for the supply of surface sizing chemical preparation and feeding systems, Quality Control Systems and Distributed Control Systems (QCS and DCS). These systems will be used for their new paper machine PM5 which will reach a capacity of 300,000 tons per year producing corrugated medium paper (CMP).

This order will be executed from two ABB Centers; The Surface Sizing Delivery System will be executed by ABB Chemical Delivery Center of Excellence in France – known as Cellier Activity and the DCS and QCS from the ABB Pulp and Paper Regional Center in Singapore.

The Surface Sizing Delivery System is based on the continuous size preparation process with enzymatic conversion of native starches. It integrates jet cookers to ensure an optimal quality of the starch solution. The delivery unit includes raw material storage and handling, conversion and inhibition reactors as well as the final station to feed the film press. The output is 64 dry tons per day. ABB already supplied to PT Fajar Surya Wisesa Tbk in 2005 the surface sizing system for the PM7 which was in operation in 2006 and to the complete satisfaction of the customer.

The DCS and QCS order was awarded to ABB based on ABB’s product strength, integration experience, and service capabilities. Additionally, the cooperation between local and regional support offered by ABB proved important to the customer. Service tools such as Remote Diagnostic Services (RDS) and ServicePROTM included in the scope reinforced ABB’s commitment to service for the project.

The DCS supply is based on System 800xA technology and will be used in the Stock Prep and Paper Machine areas. The QCS supply includes NP1200 and RNP1200 scanning frames and sensors including MD Supervisory Controls, Coordinating Controls, and CD Control.

PT Fajar Surya Wisesa Tbk currently produces industrial paper such as sack kraft, containerboard and boxboard for both domestic and international markets. The new machine, PM5, will increase their capacity by 43 percent to reach the overall capacity of one million tons per annum. The new machine will start operating at the end of 2010.

ABB (http://www.abb.com/) is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry customers to improve their performance while lowering environmental impact. The ABB Group of companies operates in around 100 countries and employs about 120,000 people.

SEJUTA PENGGANTI

February 17th, 2010 | etin_rodiana

(NN, di ambil dari Cerita Kami no 8, 1994)

biar kau pecat aku
keputusanku adalah keinginan merdeka
yang biasa menyatu dalam luka dan juang
tak kan terhempas dari vonis yang menyiksa
dari banyaknya luka yang berharga

setiap kata yang kutabur
adalah kuman para majikan
setiap jalan yang kutempuh
adalah keyakinan pembebasan tiap penindasan

biar kau peralat tiap aparat
perjuanganku tak kan pernah sekarat
dari setiap penindas yang sekarat
karena otak-otaknya sudah mengkarat

biar kau pecat aku, tidaklah masalah
biar kau tindas aku, tidaklah berubah
toh, perjuanganku tidak sendiri
yang bermula dari penindasan
tak kan berhenti karena aku di bui
karena akan tumbuh sejuta pengganti

Pelatihan Globalisasi di SPD LPPPI

February 15th, 2010 | etin_rodiana

img_4339Sebagai implementasi salah satu program kerja FSP2KI yaitu melaksanakan pelatihan untuk pengurus dan perwakilan SPA, maka pada tanggal 13 februari 2010 telah diadakan pelatihan globalisasi dan konsolidasi organisasi di Serikat Pekerja Demokratis ( SPD ) Lontar papyruss Jambi.

Pelatihan tersebut dilaksanakan oleh pengurus SPD bertempat di dekat lokasi pabrik yaitu dkecamatan tebing kuala tungkal, 100 meter dari PT Lontar Papyruss dan 120 km dari pusat kota Jambi dengan peserta sebanyak 32 orang dari pengurus SPD dan perwakilan anggota. Hadir pula perwakilan management yang diwakili oleh Bapak Suparmono ( IR HRD PT LPPPI ).

Selain menghadirkan pembicara dari internal fsp2ki yaitu Sekjen ETIN RODIANA dan Divisi Infokom SUMANTO, pelatihan ini juga di isis oleh salah satu project officer training LWG yaitu bung MANSYUR.

Dalam pelatihan ini dibahas hal- hal yang berkaitan dengan globalisasi dan perdagangan bebas, dampaknya terhadap indonesia dan tentu saja dampak terhadap buruh. Juga dibahas solusi apa yang bisa dilakukan oleh buruh dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut, karena dalam waktu dekat ini sudah diberlakukan perdagangan bebas asean-china ( ACFTA ).

Solidaritas buruh di tingkat basis pabrik, solidaritas SP di tingkat federasi dan jaringan di daerahnya, solidaritas Federasi dengan jaringan nasional dan internasional merupakan kunci perlawanan terhadap globalisasi.

dalam pelatihan ini juga dibahas soal konsolidasi antar anggota SPD, konsolidasi anggota SPD dengan fsp2ki, dan konsolidasi SPD dengan SP lain yang ada di PT LPPPI. Tehnik bernegosiasi yang elegan dan profesional juga menjadi kunci penting dalam setiap perundingan, soliditas anggota menjadi darah dari perjuangan serikat pekerja di tingkat pabrik.

FSP2KI ikuti aksi Nasional

January 28th, 2010 | etin_rodiana

CORRECTION Indonesia Malaysia Border DisputeDalam menyikapi diterapkannya perjanjian Perdagangan ASEAN – China ( ACFTA ) yang akan merugikan ekonomi indonesia khususnya para pekerja, bersama- sama seluruh organisasi buruh, mahasiswa dan aktifis rakyat, FSP2KI mengikuti aksi- aksi yang diadakan di seluruh propinsi di indonesia yang berpusat di jakarta. Aksi ini mengusung tema gagalnya pemerintahan kabinet SBY dalam 100 hari, terbukti banyaknya kebijakan yang dikeluarkan SBY yang merugikan rakyat terutama perjanjian ACFTA yang merugikan buruh.

Disadari atau tidak, tanpa diterapkan ACFTA, buruh di indonesia sudah mendapatkan perlakuan tidak adil dari pemerintah, dari segi pengupahan saja, buruh indonesia mendapatkan upah yang sangat rendah dibandingkan tenaga kerja asing, apalagi apabila ACFTA diterapkan, maka akan lebih banyak tenaga kerja asing yang bekerja di indonesia dan buruh indonesia akan semakin terpinggirkan. Begitu juga dengan persaingan usaha, dengan akan maraknya masuknya investasi asing dengan mudah ke indonesia, maka akan menghancurkan pengusaha- pengusaha lokal di indonesia. Percaya atau tidak, upah buruh di indonesia akan semakin murah, outsourcing semakin meraja lela, dan akan terjadi PHK dimana- mana dikarenakan akan banyak perusahaan lokal yang bangkrut!

Semua ini akan diperparah dengan dibuatnya peraturan- peraturan pemerintah untuk memuluskan jalan ACFTA dengan mengorbankan buruh sebagai objeknya.

Oleh karena itu, tanpa bermaksud mengedepankan kepentingan politik dari manapun, FSP2KI murni menyuarakan sikap menolak ACFTA sebagai bagian dari kebijakan pemerintah SBY yang semkin tidka berpihak kepada rakyat miskin.

Aksi yang diikuti FSP2KI antara lain :

Karawang

Di karawang, salah satu anggota FSP2KI, SPK Pindo deli bersama- sama FSPEK KASBI, Serikat Petani Karawang ( SEPETAK ), PRP Karawang, dan beberapa elemen mahasiswa mengadakan aksi di DPRD Karawang dengan aliansi PERAK atau pergerkan rakyat karawang.

Riau

Di riau, 4 anggota FSP2KI, SP riaupulp, SP Riaupaper, SP riaupower dan SP Uni Graha bersama PRD Riau, Serikat Tani riau, Serikat rakyat Miskin Riau, dan gerakan mahasiswa riau mengadakan aksi di DPRD Propinsi riau.( Etin Rodiana )

Seruan aksi penolakan ACFTA

January 18th, 2010 | etin_rodiana

Kepada
Serikat Pekerja Anggota FSP2KI
di seluruh wilayah

dengan hormat,
Sehubungan dengan telah diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN ( ACFTA ) tahun 2010 ini yang akan berdampak pada keterpurukan ekonomi dan industri indonesia dikarenakan indonesia masih belum siap secara umum, karena pada suatu saatnya nanti akan berdampak kepada hancurnya perekonomian indonesia dan matinya industri di indonesia yang akan berimbas kepada terjadinya PHK dimana- mana.
Dengan ini kami Federasi Serikat pekerja Pulp dan Kertas Indonesia ( FSP2KI ) menyerukan kepada seluruh anggota FSP2KI di seluruh wilayah untuk melakukan aksi penolakan terhadap ACFTA pada tanggal 28 Januari 2010 bertempat di masing- masing DPRD tiap wilayah.
Aksi ini sengaja dilakukan bersamaan dengan 100 hari pemerintahan SBY karena perjanjian ACFTA merupakan salah satu produk kebijakan kabinet SBY yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat terutama buruh.
Demikian pernyataan dan seruan dari kami,

karawang, 18 januari 2010

Irzan Zulpakar

Presiden

Etin Rodiana

Sekjen

Penolakan buruh terhadap ACFTA

January 18th, 2010 | etin_rodiana

Ribuan buruh dari berbagai serikat buruh berunjuk rasa menuntut penundaan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA/Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Cina). ACFTA dinilai akan mematikan industri dan merugikan seluruh rakyat Indonesia.

Unjuk rasa berlangsung di depan Gedung Sate Jln. Diponegoro Kota Bandung, Rabu (6/1). Aksi itu didukung oleh berbagai serikat buruh, yaitu SPSI, SPN, Gaspermindo, FBSI, GOBSI, KSBSI, dan FSPM. Ribuan buruh itu larut dalam aksi menolak perdagangan bebas, dan penegakan undang-undang tenaga kerja.

Dalam pernyataan sikap itu disebutkan, berbagai perjanjian perdagangan bebas seperti ACFTA, Economic Partnership Agreement (EPA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Comprehensive Agreement (ACIA), ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), dan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dinilai sebagai bentuk kejahatan negara yang hanya memenuhi tuntutan kaum kapitalis.

Perjanjian itu menjadikan negara seperti Indonesia hanya sebagai pasar, bukan produsen. Perdagangan bebas juga dinilai akan menguatkan ekonomi liberal, semakin memperkuat fleksibilitas pasar dan buruh, serta mengaburkan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan buruh.

Para buruh juga melihat, perdagangan bebas akan mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk asing, karena produk dalam negeri sampai saat ini tidak bisa bersaing. Daya jual produk manufaktur dan industri rumah tangga akan semakin lemah, dan upah buruh akan menjadi semakin murah. Perdagangan bebas juga akan mengakibatkan PHK besar-besaran di semua sektor.

Dalam pertemuan dengan Komisi E DPRD Jabar dan eksekutif Pemprov Jabar, Koordinator KSBSI Jabar Baharudin Simbolon mengatakan, disetujuinya ACFTA oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa aparat pemerintahan tidak memahami hak-hak warga negara yang diatur oleh UUD 1945.

“Dengan diberlakukannya pasar bebas, kehidupan dan pekerjaan kami akan direbut oleh kekuatan asing,” kata Baharudin.

Ketua Komisi E DPRD Jabar Syarif Bastaman mengatakan, pada dasarnya pemerintah dan DPRD sepakat dengan tuntutan buruh. Yang menjadi persoalan, kata Syarif, yang membuka perjanjian itu adalah pemerintah pusat dan dalam koridor perjanjian internasional.

“Kami bersama eksekutif Pemprov Jabar dan rekan-rekan buruh akan mengajukan rekomendasi kepada pemerintah pusat, agar Indonesia menunda pelaksanaan ACFTA sampai kita siap untuk melaksanakannya. Kami akan menyertai teman-teman buruh untuk menyampaikan aspirasi ini ke Jakarta,” kata Syarif di hadapan pengunjuk rasa.

Ditemui terpisah, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga mendukung aspirasi buruh yang menolak ACFTA. Namun, kata Heryawan, Pemprov Jabar tidak memiliki kapasitas untuk menolak perjanjian itu.

“Buruh sudah tepat dengan aspirasinya, dan pasti akan kami lanjutkan aspirasi itu ke pemerintah pusat. Saya juga tahu, pemerintah pusat masih melakukan lobi untuk menunda ACFTA,” kata Heryawan.

Tidak siap

Indonesia dinilai belum siap menghadapi ASEAN China Free Trading Area (ACFTA) yang dimulai terhitung 1 Januari 2010. Ketidaksiapan ini akan berimbas langsung pada kesejahteraan masyarakat bawah, terutama yang bergerak di sektor riil. Renegosiasi perjanjian menjadi alternatif yang bisa ditempuh pemerintah.

“Sepertinya kita kaget, padahal ACFTA ini sudah mulai dibicarakan sejak 2001 dan ditandatangani 2002. Kalau mau jujur, sebetulnya kita tidak siap menghadapinya,” kata pengamat ekonomi sekaligus Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) Rully Indrawan, Rabu (6/1).

Rully menilai, selama ini kalangan pengusaha cenderung menghabiskan konsentrasi untuk menghadapi krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu. ACFTA seolah luput dari perhatian. Sementara itu, pemerintah terlambat melakukan antisipasi melalui revitalisasi industri pengolahan.

Di tingkat masyarakat, terjadi juga persoalan. Dengan daya beli yang rendah, masyarakat cenderung memilih barang yang murah, misalnya produk Cina. Kondisi ini diperparah dengan nasionalisme yang memudar. Tak heran jika muncul kekhawatiran, sektor riil Indonesia akan segera gulung tikar jika ACFTA mulai diberlakukan.

Menghadapi persoalan ini, kata Rully, pemerintah masih memiliki peluang untuk melakukan renegosiasi isi perjanjian. Meski bukan tanpa konsekuensi, langkah ini dinilai merupakan upaya paling bijak yang bisa ditempuh pemerintah pusat.

“Pandangan negatifnya, kita mungkin akan dicap sebagai bangsa yang tidak konsisten. Namun faktanya, saat ini saja Indonesia masih defisit 8 miliar dolar AS dari perdagangan dengan Cina. Itu tidak hanya terjadi kepada Indonesia, tetapi juga negara ASEAN yang lain juga, kecuali Filipina,” katanya.

Oleh karena itu, kemungkinan untuk melakukan renegosiasi masih terbuka jika pemerintah pusat mampu menggalang dukungan dari negara-negara lain dengan kondisi yang sama. Dampak pemberlakuan ACFTA ini tidak hanya mengkhawatirkan Indonesia, tetapi juga negara ASEAN lain.

Jika persoalan ini tidak segera disikapi pemerintah pusat, kata Rully, masyarakat di tingkat bawah akan terkena imbasnya. Dituturkannya, sektor riil Indonesia akan mati secara massal meski hal itu belum tentu berdampak langsung terhadap lonjakan angka pengangguran.

Ditambahkannya, pemerintah juga perlu segera memberikan proteksi untuk industri lokal. Untuk jangka pendek pemerintah harus menyiapkan kebijakan stimulus dari industri ke perdagangan, agar masyarakat tidak dipersulit oleh birokrasi yang berbelit-belit. Untuk jangka panjang, perlu penataan kebijakan dan perbaikan infrastruktur agar industri Indonesia siap menghadapi perdagangan bebas.

Hal senada, berkaitan dengan kebijakan pemerintah, dikemukakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar Agung Suryamal Sutisno. Dia menilai, langkah pemerintah pusat menjadi salah satu kunci untuk meminimalkan dampak ACFTA.

“Dari daya saing, kita belum mampu. Banyak hal yang masih lemah. Pemerintah harus benar-benar memberikan dukungan, misalnya dengan mengurangi perizinan,” katanya.

Keterlambatan antisipasi dikhawatirkan bisa mengakibatkan angka pengangguran akan bertambah. “Sekitar 30 persen industri nasional ada di Jabar, dengan angka pengangguran sekitar tujuh juta. Jika tidak segera diantisipasi, bisa jadi angka itu akan bertambah menjadi sembilan juta,” ujar Agung. (A-132/A-179)***

Pelatihan Gender FSP2KI

January 17th, 2010 | etin_rodiana

dsc_0161Membangun gerakan serikat pekerja dibutuhkan kekuatan solidaritas dari semua anggota, termasuk anggota perempuan. Namun kondisi riil saat ini banyak perempuan yang tidak terlibat dalam aktifitas serikat pekerja. Ada beberapa pertanyaan kritis dalam persoalan ini, apakah perempuan yang tidak bersedia dilibatkan ataukah pengurus serikat pekerja yang tidak mau melibatkan? Setelah dapat dianalisa persoalan ini, muncul kembali pertanyaan baru, apakah posisi dan hak perempuan di setiap perusahaan sudah terpenuhi atau belum?

Maka dalam pelatihan ini diharapkan dapat mengeksplorasi sedikitnya pandangan dari peserta training soal pertanyaan- pertanyaan kritis tadi. Kami sengaja tidak hanya mengundang peserta perempuan, tetapi juga peserta laki- laki agar ada perbedaan sudut pandang soal peran perempuan dalam serikat pekerja sehingga dapat menemukan jawaban yang seimbang dan dapat dicarikan solusi dan tambahan pengetahuan bagi pesertanya.

WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Sabtu

Tanggal : 9 Januari 2010

Tempat : Hotel Karang Asih Jalan A Yani Karawang

Rangkuman Acara :

SESI 1 : APA ITU GENDER

Oleh : Zulfani, Departemen Pendidikan FSP2KI

masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Ada bentuk-bentuk pembedaan yang lain, misalnya pembedaan berdasarkan kelas, kasta, warna kulit, etnis, agama, umur, dan lain sebagainya. Tiap-tiap pembedaan ini seringkali menimbulkan ketidakadilan, tidak terkecuali pembedaan gender.

Seperti apa pembedaan-pembedaan itu? Misalnya, kita lihat bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menjahit, membersihkan rumah, mencuci pakaian sering dianggap pekerjaan perempuan. Demikian juga menyiangi kebun, mengumpulkan hasil panen, mengambil air, dalam beberapa masyarakat dianggap pekerjaan perempuan. Sementara yang dianggap pekerjaan laki-laki misalnya, memperbaiki rumah, memperbaiki perkakas, berburu, dan ikut dalam rapat-rapat atau pertemuan di masyarakat. Dapur diaanggap sebagai tempat perempuan, sementara ruang tamu dianggap tempat laki-laki. Laki-laki digambarkan kuat dan rasional, sementara perempuan digambarkan emosiaonal, dan lemah lembut.

Gender berbeda dengan jenis kelamin (sex). Gender adalah bentukan manusia bukan kodrat, yang artinya dapat berubah setiap saat. Laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina adalah kodrat. Perempuan haid dan melahirkan adalah kodrat yang tidak dapat diubah oleh manusia. Tetapi memasak, berburu, mencuci, membersihkan rumah, kerja kebun, mengambil kayu, ikut dalam pertemuan, bukanlah kodrat. Pada pekerjaan-pekerjaan atau peran ini, baik laki-laki dan permepuan dapat melakukannya. Laki-laki dapat mencuci pakaian, memasak, mengambil air, dan membersihkan rumah. Perempuan pun dapat berburu, memelihara ternak besar (sapi, kerbau, kuda), mencangkul, mengendarai traktor, dan ikut dalam pertemuan-pertemuan. Untuk peran-peran yang diciptakan manusia, tidak ada batasan kodrati.

Gender juga sebuah alat analisa – sebilah pisau untuk membedah kasus untuk dapat memahami lebih mendalam hubungan-hubungan sebab-akibat yang menghasilkan sebuah kenyataan.

Analisa gender menganalisa hubungan–hubungan kuasa dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan manusia. Melalui analisa gender kita dapat menelaah ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bangunan peradaban dan kebudayaan manusia.

SESI 2 : KETIDAK ADILAN GENDER

Oleh :Andar Tarihoran, Divisi Litbang FSP2KI

Proses:

1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi

2. Fasilitator bertanya kepada peserta, apakah sex dan gender bisa menimbulkan ketidakadilan? Contohnya? Mengapa itu terjadi? Dari mana asal usulnya?

3. Fasilitator membagikan kertas metaplan untuk peserta

4. Peserta menuliskan bentuk-bentuk masalah yang pernah terjadi pada dirinya atau di lingkungan kerjanya dalam kertas metaplan tentang ketidakadilan gender yang dirasakan atau dilihat

5. Metaplan dikumpulkan dan dibahas satu persatu

6. Fasilitator mengklasifikasikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut dalam 5 bentuk yaitu: Subordinasi, marginalisasi, violence, beban ganda dan stereotype.

7. Setelah itu, fasilitator membagikan Lembar Aktivitas 1. Ketidakadilan Gender dan meminta masing-masing peserta mengisinya.

8. Kelompokkan peserta dalam 5 kelompok dan meminta masing-masing kelompok untuk berdiskusi berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Yaitu Kelompok Subordinasi, marginalisasi, kekerasan, beban ganda, stereorype. Membahas secara bersama Lembar Aktivitas 1.

9. Beri waktu secukupnya. Jika dirasa kurang beri waktu tambahan untuk diskusi kelompok tersebut.

10. Setelah diskusi kelompok selesai, masing-masing mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan meminta kelompok lain untuk membahasnya.

11. Setelah itu fasilitator mengajak peserta untuk membahas dan mendiskusikan Bahan Bacaan 2. Bentuk – Bentuk Ketidakadilan Gender

12. Fasilitator membagikan Lembar Aktivitas 2. Peta Kekerasan Terhadap Perempuan dan meminta masing-masing peserta mengisinya.

13. Setelah itu bagikan Bahan Bacaan 3. Peta Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. Fasilitator mengajak peserta untuk melihat Bahan Bacaan 3 sebagai komparasi dari Lembar Aktivitas 2 yang sudah diisi oleh peserta. Dari Lembar Aktivitas 2 dan Bahan Bacaan 3, akan terlihat sampai sejauh mana peserta bisa memahami peta masalah kekerasan yang terjadi pada perempuan

14. fasilitator mengakhiri sesi dan memberi kalimat kunci bahwa ketidakadilan gender terkadang tidak dirasakan dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena itu sudah dibentuk bertahun-tahun lamanya dan diamini oleh sebagian besar masyarakat. Tetapi hal ini bukan berarti tidak bisa diubah.

SESI 3 : PENGORGANISIRAN BURUH GENDER

Oleh : Etin Rodiana, Sekjen FSP2KI

Tujuan:

· Mengingatkan kembali posisi organisasi serikat buruh sebagai alat perjuangan kepentingan buruh

· Mencari masalah yang belum tersentuh oleh serikat buruh

· Mencari model pengorganisasian dengan berbasis gender

Yang Diharapkan:

Pada akhir sesi ini peserta mampu:

· Menyadari kembali pentingnya organisasi sebagai alat perjuangan kepentingan buruh

· Menemukan masalah yang dihadapi di serikatnya

· Menemukan model pengorganisasian berbasis gender

Lembaran Peserta:

· Bahan Bacaan 7. Standar Internasional Tentang Hak – hak Buruh Perempuan

· Lembar Aktivitas 3. Studi Kasus

· Bahan Bacaan 8. “Tahukah Anda Bahwa: …”

Alat Bantu:

-

Metode:

Curah pendapat, diskusi kelompok

Proses:

1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi

2. Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok kecil (3 – 4 orang). Masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikan dan menjawab pertanyaan berikut: Pilihlah salah seorang anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

- Menjelaskan apa yang telah dilakukan serikat berkaitan dengan isu gender

- Menggali metode untuk menemukan masalah isu gender

- Bagaimana memecahkan masalah isu gender tersebut

3. Presentasi kelompok

4. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat rumusan bersama mengenai permasalahan dan pemecahan masalah isu gender di tempat kerja

5. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok dan dan membagikan Lembar Aktivitas 3. Studi Kasus

6. Fasilitator meminta kelompok untuk menganalisa kasus tersebut

7. Fasilitator mengajak peserta untuk membaca bersama Bahan Bacaan 7. Standar Internasional Tentang Hak – Hak Buruh Perempuan

8. Fasilitator lalu meminta peserta untuk menanggapi masalah hak-hak perempuan. Ajukan pertanyaan, misalnya kenapa perempuan kurang aktif dalam kegiatan atau aktivitas serikat buruh, kemudian hubungkan dengan hak-hak buruh perempuan yang telah dibaca sebelumnya

9. Pembahasan dilanjut dengan mengajukan pertanyaan, adakah yang punya pengalaman atau pengetahuan, mengenai kebijakan yang cacat gender? Gali sebanyak mungkin contoh-contoh kebijakan yang cacat gender

10. Arahkan pembahasan pada pemahaman bahwa organisasi serikat buruh adalah organisasi perjuangan. Tentu saja salah satu aktivitas yang penting dilakukan serikat adalah melakukan pengorganisasian. Ajukan pertanyaan pengorganisasian seperti apakah yang mengakomodasi persoalan gender?

11. Fasilitator meminta peserta untuk memberi tanggapan atas pertanyaan tersebut, dorong agar setiap peserta mau mengungkapkan pendapatnya. Kemudian komentar peserta dirumuskan

12. fasilitator menutup sesi dengan menyimpulkan proses dan hasil sesi

SESI 4 :

Oleh : Ruddy BG, Divisi Advokasi FSP2KI

STANDAR INTERNASIONAL TENTANG

HAK-HAK BURUH PEREMPUAN


Hak-hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama telah diakui secara internasional dan termaktub dalam berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Pada tahun 1952, ILO menyetujui konvensi perlindungan ibu/calon ibu yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, cuti hamil dengan mendapatkan upah. Dalam konvensi ini dilarang memecat buruh perempuan yang sedang hamil dan selama ia mengambil cuti hamil.

Pada tahun 1958, ILO menyetujui Konvensi Anti Diskriminasi (jabatan dan pekerjaan) yang mengartikan diskriminasi sebagai pembedaan, pengabaian atas pemihakan yang didasarkan pada ras, warna kulit, JENIS KELAMIN, agama, pendapat politik, kebangsaan atas asal usul sosial dan hasil dari pembedaan semacam itu, pengabaian atau pemihakan, menghapuskan atau membatalkan kesamaan kesempatan atau perlakuan dalam jabatan atau pekerjaan.

Konvensi ini mewajibkan semua negara yang meratifikasi untuk menciptakannya menjadi undang-undang dan mengembangkan program-program pendidikan untuk menghapuskan diskriminasi dan mengembangkan persamaan kesempatan-kesempatan dan perlakuan dalam hal pekerjaan.

ILO juga merekomendasikan negara-negara tersebut untuk menjamin seluruh individu memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal bimbingan kejuruan dan serta pelatihan, promosi, jaminan kelangsungan kerja, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya serta kondisi kerja yang sama. Itu dimaksudkan bahwa tingkat pemberian upah hendaknya ditetapkan atas dasar isi pekerjaan, tanpa diskriminasi atas jenis kelamin pekerjaan.

Dalam hal ini istilah “pemberian upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama” mempunyai arti yang luas dari pada “ pekerjaan yang sama” atau “pekerjaan yang serupa”. Hal ini menyiratkan bahwa suatu teknik penilaian objektif digunakan untuk memastikan apakah pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut bidang pekerjaan yang berbeda bagaimana pun juga dapat memiliki nilai yang sama untuk maksud pemberian upah. Hal ini dapat dilakukan melalui undang-undang dan Perjanjian Kerja Bersama antara pengusaha dan Serikat Buruh.

Kenyataannya, jauh sebelum konvensi itu disetujui, ILO sudah menyetujui konvensi untuk memperjuangkan upah yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai sama. Hal ini terdapat dalam Konvensi Kesamaan Pemberian Upah yang disetujui pada tahun 1951. Dengan istilah “bekerja dengan nilai yang sama” juga ditekankan pula bahwa pekerjaan yang kebanyakan dilakukan oleh perempuan sering kurang dihargai daripada kerja yang umumnya dilakuakn oleh laki-laki. Oleh karena itu, pentinglah untuk mengevaluasi dan menilai kembali pekerjaan yang secara tradisional dilakukan oleh perempuan.

Meskipun demikian, pernyataan yang paling menyeluruh yang disetujui oleh ILO tentang hak-hak perempuan dalam pekerjaan adalah Deklarasi tentang Persamaan Kesempatan dan Perlakuan terhadap Buruh Perempuan yang disetujui oleh Konfensi Perburuhan Internasional tahun 1975 bertepatan dengan peristiwa Tahun Perempuan Internasional.

Dalam deklarasi itu disetujui bahwa seluruh tindakan harus diambil :

  1. Untuk menjamin hak perempuan untuk bekerja ;
  2. Untuk mendidik masyarakat umum dan menyebarluaskan pendapat serta perilaku yang mendorong kesetaraan dalam bekerja, keluarga dan kehidupan sosial;
  3. Untuk menjamin bahwa anak laki-laki dan perempuan menerima pendidikan dasar yang sama serta bimbingan kejujuran yang sama;
  4. Untuk melarang ketentuan yang berkaitan dengan jenis kelamin dari para pelamar pada pengumuman lowongan pekerjaan untuk masyarakat umum;
  5. Untuk mendorong distribusi yang lebih adil bagi perempuan di berbagai sektor ekonomi, di berbagai cabang, profesi dan pekerjaan serta berbagai tingkatan keterampilan dan tanggungjawab;
  6. Untuk menjamin bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap buruh perempuan atas dasar status perkawinan, usia, atau tanggung jawab keluarga
  7. Untuk menjamin pemberian upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama kepada perempuan;
  8. Untuk menjamin perlakuan yang sama untuk buruh tetap yang dipekerjakan secara paruh waktu, khususnya sehubungan dengan pemberian tunjangan tambahan.

Dalam pada itu dinyatakan secara jelas bahwa seharusnya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan alasan hamil dan melahirkan anak, serta perempuan yang melahirkan harus dilindungi dari pemecatan selama kehamilan dan cuti hamil.

Selanjutnya ditekankan bahwa perlindungan khusus harus diberikan kepada perempuan sejauh menyangkut jenis pekerjaan yang terbukti akan membahayakan baginya ditinjau dari sudut pandang reproduksi sebagai fungsi sosial. Tetapi juga ditekankan bahwa aturan-aturan semacam itu tidak bersifat tetap, harus ditanjau secara berkala sesuai dengan perkembangan-perkembangan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tahun 1981, ILO mengambil suatu langkah yang penting dengan mengakui adanya kebutuhan untuk menyelaraskan kehidupan keluarga dan kehidupan kerja dengan menyetujui konvensi mengenai buruh dengan tanggung jawab keluarga yang bertujuan mencapai kesempatan dan perlakuan yang sama bagi buruh yang mempunyai tanggung jawab keluarga.

Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini diwajibakan untuk memberi jaminan bahwa tanggung jawab keluarga semata-mata tidak dapat menjadi alasan yang sah bagi seseorang untuk kehilangan pekerjaannya (laki-laki atau perempuan).

Negara-negara juga harus mengambil tindakan-tindakan yang terkait untuk mengembangkan jasa-jasa pelayanan komunitas seperti penitipan anak dan pelayanan keluarga serta fasilitas-fasilitas sehingga menjamin tidak ada konfllik antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.

Yang sangat penting dari pernyataan konvensi ini mengakui bahwa tanggung jawab keluarga tidak hanya dibebankan pada perempuan belaka, tetapi juga laki-laki.

Perjuangan perempuan untuk hak-haknya sebagai buruh dan ibu pada saat yang sama menimbulkan pengakuan bahwa peran buruh yang berhubungan dengan keluarga baik laki-laki maupun perempuan tidak seharusnya digunakan untuk melawan buruh. Sebaliknya pengusaha harus mengakui bahwa buruh dimana tempat bekerja tidak hanya sekedar buruh, tetapi juga orang tua, dan bahwa peran mereka dalam keluarga harus dihormati dan tidak dijadikan kendala bagi posisi dan hak-haknya di tempat kerja.

HAK-HAK BURUH PEREMPUAN DALAM PKB

Disamping Undang-Undang, Perjanjian Kerja Bersama atau pemberian dari perusahaan adalah berkas terpenting yang menjelaskan hubungan antara pengusaha dan buruh juga tahapan serta kondisi pekerjaan.

Karenanya, buruh perempuan tidak bisa tidak terlibat didalam pembuatannya dan mempengaruhi hasil kesepakatan tersebut.

Buruh perempuan memiliki kepentingan yang bisa mereka kemukakan dalam perundingan sehingga ketentuan PKB bisa sesuai dengan kebutuhan mereka dan tercantum dalam berkas akhir yang telah disepakati.

Beberapa kebutuhan yang berkaitan dengan kesetaraan untuk perempuan sebagai prinsip dasar, dari prinsip inilah banyak keputusan yang dipakai dalam kegiatan sehari-hari ditentukan. Kebutuhan lain berkaitan dengan tanggapan yang berguna untuk memasukkan kepentingan khusus perempuan dalam PKB.

Hal-hal yang harus diperjuangkan buruh perempuan untuk menjamin dicantumkannya hak-haknya dalam PKB, yaitu :

  1. Prinsip kesetaraan yang menjiwai segala hal dan juga dalam praktek .
  2. Hak-hak yang berkaitan dengan reproduksi perempuan.
  3. Hak-hak menentang pelecehan seksual
  4. Hak-hak yang berhubungan dengan tanggung jawab mengurus anak.

Kalau kita lihat secara sepintas keempat point diatas, seperti hal biasa yang tidak membuat sulit, dimana sehari-hari kita hadapi baik dilingkungan keluarga, sosial khususnya ditempat kerja. Akan tetapi untuk mewujudkannya dengan sempurna memerlukan perjuangan dan waktu yang cukup panjang.

Di beberapa negara misalnya, memerlukan waktu 10 tahun untuk memprotes undang-undang yang memaksa buruh perempuan untuk mengundurkan diri begitu mereka menikah atau hamil.

Berikut ini kita lihat bagaimana perjuangan buruh perempuan untuk mewujudkan serta implementasi yang dihadapi oleh buruh perempuan dengan keempat aspek tersebut diatas.

1. Prinsip Kesetaraan yang Menjiwai Segala Hal dan Juga Praktek

Sebagai perempuan, apa hak kita atas kesetaraan?

Berdasarkan pengamatan, kita tahu bahwa banyak perempuan yang mendapatkan perlakuan tidak adil ditempat kerjanya. Mungkin kita merasakan hal yang sama ditempat kerja atau bahkan ketika beraktifitas di serikat buruh.

Perlakuan ini sangan biasa sehingga seringkali diterima begitu saja dalam lingkungan sosial. Adalah penting buat semua orang untuk mengenali hak perempuan atas kesetaraan sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan universal. Dan diskriminasi sebagai kenyataan sosial yang harus dirubah oleh setiap orang.

Jadi, apa saja hak-hak kita ?

Hak No. 1, Hak Mendapatkan Upah yang Sama untuk Pekerjaan yang Sama.

Hak ini termuat dalam:

- Deklarasi CEDAW, yang telah diratifikasi menjadi UU No. 7/1984

- Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Upah, yang diratifikasi menjadi UU No. 80/1957

- UU No. 39/1999, pasal 38 tentang HAM

- Pasal 2 Declaration of Human Rights (DUHAM)

Hak pertama dan yang paling nyata adalah hak mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Apa yang kita pikirkan ketika mendengar buruh perempuan mendapatkan upah lebih sedikit dari pada buruh laki-laki dan juga melakukan pekerjaan yang sama? Dan apa alasan yang biasa diberikan untuk menjelaskan bahwa laki-laki memerlukan upah lebih dari perempuan ?

Di Indonesia kebijakan-kebijakan Pemerintah yang menunjukkan inkonsistensi seperti; Peraturan Menteri No. SE-04/Men/1988 tentang pelaksanaan larangan diskriminasi terhadap perempuan. Isinya antara lain mengatur tentang jaminan pemeliharaan kesehatan. Dijelaskan oleh peraturan tersebut bahwa baik pekerja laki-laki maupun perempuan memperoleh tunjangan kesehatan yang sama, kecuali pekerja perempuan tersebut telah mendapat tunjangan kesehatan dari suaminya, baik dari perusahaan yang sama maupun dari perusahaan berbeda.

Berarti buruh perempuan yang memperoleh tunjangan kesehatan dari sang suami dianggap berstatus tidak menikah sehingga kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan yang sama dengan rekan kerjanya yang berjenis kelamin laki-laki. Diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin ini menaifkan fakta bahwa perempuan bukan tidak mungkin menjadi kepala keluarga. Padahal Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1994 yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta menunjukan bahwa dari setiap 7 rumah tangga, 1 di antaranya dikepalai oleh perempuan, dan 3 diantara 4 kepala rumah tangga adalah janda.

Berdasarkan deklarasi hak asasi manusia yang diakui seluruh dunia, hal tersebut jelas tidak adil. Pembedaan tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kesetaraan upah untuk pekerjaan yang sama tercantum dalam deklarasi PBB tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) (Pasal 10, ayat 1b) dan tersebut juga diatur dalam Konvensi ke-100 ILO: Konvensi 100 ILO Konvensi mengenai Kesetaraan Upah untuk Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama (disahkan 6 Juni 1951). Indonesia telah meratifikasi Konvesi tersebut dan masih membutuhkan sosialisasi yang lebih serius untuk itu.

Hak No. 2, Hak Untuk Tidak Mendapatkan Perlakuan Diskriminatif.

Hak ini termuat dalam:

UU No.39/1999, DUHAM, UU N0.7/1984

Berbicara tentang hak akan kesetaraan tentu tidak hanya seputar kesetaraan upah. Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama adalah hak dasar, tetapi bukan satu-satunya hak akan kesetaraan. Berdasarkan pengamatan, banyak perlakuan yang tidak adil terhadap tenaga kerja perempuan. Kesetaraan adalah dasar dari deklarasi PBB tentang perempuan, dan isi dari konvensi ke III ILO : Konvensi III ILO Konvensi mengenai Diskriminasi dalam Penghormatan Pekerjaan dan Jabatan (disahkan 15 Juni 1960).

Diskriminasi terhadap perempuan bisa secara langsung: “Perempuan memiliki tangan yang gesit dan ambisi yang kecil, mereka cocok ditempatkan di pekerjaan yang mengandalkan tangan untuk menjahit daripada di bagian manajemen”.

Atau tidak bisa langsung :”Kami membutuhkan orang dengan badan besar dan stamina yang kuat, karena pekerjaan ini berkaitan dengan pengangkatan benda-benda berat.”

Dan seringkali secara sistematis : “Kami tahu banyak sekali perempuan yang mencari pekerjaan tetapi banyak hal yang membuktikan laki-laki lebih mudah bekerja dengan kita ketimbang perempuan. Dan kamu pasti tahu sulitnya merubah pola pekerjaan yang sudah berlangsung lama.”

CFMEU, Zinc Smelter Nyrstar Take ‘Cool Down’ Time in Australia

January 12th, 2010 | etin_rodiana

In Hobart, Tasmania, the Construction, Forestry, Mining, And Energy Union (CFMEU) and Belgian-based lead and zinc producer Nyrstar NV agreed to a 14-day cooling down period last week following escalated industrial tensions that included the threat of a lock-out under Australian’s Fair Act by the company.

Nyrstar operates a 300-worker zinc smelter in Hobart and exports some 250,000 tonnes of zinc cathode annually from Tasmania. The two parties resume negotiations under the supervision of Fair Work Australia, the government’s new labour dispute agency.

The dispute flared in mid-December when some workers opted to take lawful industrial actions, including work bans and other stoppages. Strikes occurred on December 19 and December 24. Nyrstar immediately responded by issuing letters to strikers stating they would face a 16-day lockout, while another letter to those not striking stated that implementation of partial work bans will be construed as refusal to do any work, thus staff will not be paid at all.

The central issue in the Nyrstar Australian dispute is the company insistence to continue a performance-based pay system, while the CFMEU and another workplace representative is seeking renewal of an enterprise agreement that contains automatic and set pay increases. The current operating enterprise contract expired three years ago, with no accord reached in that time period.

Nyrstar was formerly a joint venture between Belgian metals and chemicals company Umicore and Australian mining and development company Zinifex Ltd. It was spun off into a separate company in late 2007 and wholly owns GM-Metal of France and 25% of Thailand’s Padaeng Industry Public Company Ltd. Zinifex remains Nyrstar’s primary source for raw zinc, while Umicore is a main buyer of Nyrstar’s processed zinc. Globally, Nyrstar also processes some copper, gold, indium, and refined silver.